Sumber : Pengalaman masyarakat mengakses informasi” Buku Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi” Program “Penguatan Kapasitas Warga untuk Kebebasan Informasi di Tingkat Lokal” (Hivos) 2009-2010

Wisatawan sejumlah 55 orang itu berombongan menggunakan satu armada bus. Namun, karena jalan menuju ke Dusun Banyuwindu, Desa Limbangan tempat berwisata tidak memungkinkan dilalui kendaraan besar, para wisatawan terpaksa berhenti di Dusun Krajan, Desa Limbangan dan berganti kendaraan bak terbuka menuju ke Dusun Banyuwindu.

Di Dusun Banyuwindu, mereka disambut dengan pentas tari kuda lumping. Tarian kuda lumping ini sebagai sambutan yang bermakna sebagai konservasi budaya bagi para wisatawan. Dari para peserta wisatawan ini yang berjumlah 55 peserta sangat antusias dalam menikmati hiburan dari tarian kuda luping yang dipersembahkan.

Setelah acara tarian sambutan dilanjutkan dengan acara pengenalan budaya dan adat setempat. Para wisatawan diajak bermain dan belajar tentang kepemimpinan dan kebersamaan oleh para pemandu wisata yang terdiri dari anak muda. Anak-anak muda ini berasal dari lembaga Metaforma dan Arjo. Acara selanjutnya mengenal lebih dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa konservasi. Deres nira dari pohon aren dan pembuatan gula jawa dari nira aren serta pembuatan kopi bubuk dari mulai pengenalan buah kopi sampai pemprosesan. Dari kegiatan tersebut diharapkan peserta memahami tentang budaya setempat dalam mengelola dan memanfaatkan alam sebagai sumber penghasilan.

Pengenalan budaya setempat ini seterusnya dilanjutkan dengan permainan-permainan edukatif untuk menciptakan rasa kebersamaan dan kepemimpinan. Karena acara sudah memasuki waktu siang para peserta disuguhi menu makanan khas setempat. Untuk makanan ringan terdiri dari Telo kulup (singkong yang direbus di nira aren), getuk kimpul ( getuk dari talas), kacang rebus. Untuk minumannya terdiri dari teh, kopi organik, kopi luwak dan badekdeng (air hasil sadapan nira aren). Untuk menu makan terdiri dari nasi (beras organik), sayur jantung pisang, sayur lompong (dahan talas kebun). Untuk lauknya ikan wader( ikan kecil-kecil yang hidup di sungai setempat), belut, lele. Dan untuk kerupuknya gendar dan peyek teri.

Para peserta sangat senang dan antusias sekali salah satu peserta yaitu Mbak Retno Setyorini bahkan membawa oleh-oleh sayur yaitu sayur jantung pisang dan sayur lompong. Mbak Retno mengatakan bahwa wisata kali ini sangat berbeda sekali dengan tempat –tempat wisata lainnya; “Kita di sini dihibur dan melihat pemandangan alam yang sangat eksotik serta terutama menu masakan tradisionalnya yang sangat maknyuus”.

Lain lagi yang dikatakan oleh Pak Gunadi “Kami sangat terkesan dan menikmati sekali, kapan-kapan jika kami mengadakan pelatihan lagi, kami akan ke sini” (Desa wisata konservasi Limbangan -red).

Malah ada dari peserta yang sangat senang akan keamanan desa ini. Mas Abdul Ghofar “Saya tadi sangat terkejut dan bingung serta sedih ketika dompet saya hilang dalam perjalanan, tapi Alhamdullilah ketemu dan ternyata ditemukan oleh seorang gadis yang cantik. Saya bersyukur telah ketemu dompet saya. Padahal isi dari dompet itu sangat penting bagi saya”.

Itu tadi beberapa kesan dari para wisatawan.

Setelah para wisatawan makan siang selanjutnya dihibur oleh orkes organ tunggal dari seniman setempat diiringi para penyanyi dari desa setempat juga. Selanjutnya para wisatawan berpamitan dengan tokoh masyarakat serta para pemandu selanjutnya mengawali perjalanan pulang yang disertai beberapa kesan yang tak kan hilang dari ingatan tentang suasana, pemandangan dan budaya Desa wisata konservasi yang berada di Desa Limbangan, Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

Sumber : http://sekorakyat.org/kekaguman-wisatawan-di-desa-wisata-konservasi-limbangan.html

Penilaian tersebut dapat dilihat dari uji akses oleh Freedom of Information Network di sepuluh daerah. Direktur Pattiro Semarang, Hendrik Rosdinar mengatakan hampir 50 persen permintaan akses informasi di 69 lembaga negara dan 158 badan publik di daerah tak bisa diberikan.

Ada 347 permintaan yang diajukan jaringan lembaga swadaya masyarakat usai UU KIP diberlakukan sejak 30 April 2010 ini. Sebanyak 166 permintaan informasi ditolak, 106 permintaan diterima, tapi 75 permintaan diabaikan. “Proporsi ini berarti badan publik tak responsif pada UU KIP,” katanya dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (17/12/2010).

Jumlah permintaan informasi yang disampaikan,sebagian besar direspond dinas-dinas di daerah sebanyak 74 informasi. Disusul kantor kecamatan/kelurahan ada 21 informasi, perguruan tinggi/sekolah sebanyak 16 informasi, dan oleh badan /komisi ada 13 informasi.

Informasi yang banyak diminta umumnya tentang anggaran atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sekira 39 persen. Lalu, tentang peraturan perundangan (14%), kasus hukum (13%),dan prosedur akses kesehatan atau kependudukan (10%).

Hendrik menambahkan,lembaga yang dimintai informasi cenderung mengabaikan permintaan individual daripada permintaan institusi. Kondisi yang  tidak siap itu dapat dilihat dari indikator persiapan standar seperti tatacara dan penunjukan pejabat informasi publik.

“Iklim ketertutupan ini berbahaya. Padahal di awal UU KIP ini jadi jalan keluar masyarakat grassroot. Tertutupnya informasi karena ketidaktersediaan mekanisme dan prosedur, lalu ada sengketa substansial,” tandasnya.(ram)

Sumber : Okezone.com

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Serang Adhadi Romli mengatakan, keberadaan KID selayaknya segera dibahas karena ini amanah undang-undang. “Prinsipnya kita setuju agar KID segera dibentuk, adapun mengenai anggaran akan kita perjuangkan pada APBD Perubahan 2010” ujar Adhadi Romli, Selasa (13/7).
Kata Adhadi, KID diharapkan mampu memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk turut serta memantau pelaksanaan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah. “Dengan akses tersebut maka pejabat dipaksa harus terbuka,” ungkapnya. 
Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Serang Muhammad Furqon Syafiudin mengatakan, sebelum membentuk KID pihaknya terlebih dahulu membahas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). “Kita masih prioritas membahas PPID untuk masing-masing SKPD,” kata Furqon.
Yudi Nurulhuda, Pelaksana Subag Kominfo Bagian Humas Setda Kabupaten Serang menambahkan, apabila KID terbentuk maka teknis pelaksanaannya bisa dilakukan satu pintu.
Sementara Asisten Daerah (Asda) I Setda Kabupaten Serang Agus Erwana mengatakan, pembentukan KID harus didukung sebagai upaya pemerintah untuk memperbaiki pelayanan. “Saya prinsipnya mendukung,” ungkapnya. (kar/fau/znd)

Sumber : Radar Banten

[Youtube = http://www.youtube.com/watch?v=y1e3_KfVt1k&fs=1&hl=en_US]

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Banten Komari mengatakan, Pemprov siap melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan siap mendorong terbentuknya KI Provinsi Banten dan PPID. “Kita akan dorong terus kedua lembaga ini terbentuk, tapi segala sesuatunya harus dipersiapkan matang. Diperkirakan kedua lembaga ini akan terbentuk awal tahun depan,” kata Komari saat dihubungi Radar Banten, Jumat (15/10).

Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Serang pada Juli lalu melakukan uji akses informasi terhadap 41 badan publik di Provinsi Banten. Namun hanya empat badan publik yang memberikan informasi dan untuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemprov Banten tidak memberikan informasi (Radar Banten, 15/10).
Terkait hal itu, Komari menilai, yang terjadi kemungkinan adalah kurangnya koordinasi antara peminta informasi atau penerima permohonan dengan atasan penanggung jawab informasi atau kepala SKPD. “Kalau ada SKPD yang tidak memberikan data, tolong koordinasikan ke saya. Ke depan, saya ingin tidak ada lagi SKPD yang muncul di koran karena tidak memberikan data milik publik,” ujarnya.

Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Dishubkominfo Provinsi Banten Ahmad Chalimi mengungkapkan, saat ini Dishubkominfo sedang mempersiapkan rancangan keputusan gubernur tentang pembentukan PPID di lingkungan Pemprov Banten. Pada rancangan tersebut, menurutnya, terdapat dua opsi penanggung jawab PPID yakni berada di satu pintu yakni sekretaris daerah atau di masing-masing kepala SKPD. “Draf rancangan ini sedang saya siapkan untuk disampaikan kepada atasan (kepala Dishubkominfo-red),” ungkapnya.
Kata dia, Dishubkominfo terus melakukan berbagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada segenap SKPD di Pemprov untuk melaksanakan UU 14 Tahun 2008. Bahkan, lanjutnya, pada 26 Oktober nanti akan hadir pihak dari Kementerian Informasi dan Komunikasi untuk menyosialisasikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Sosialisasi ini dalam rangka mematangkan konsep pembentukan PPID,” ujarnya.
Sekadar diketahui, Tim Seleksi (Timsel) Calon Komisi Informasi Provinsi Banten selesai melakukan tugas pada awal Juni lalu. Sebanyak 15 calon komisioner hasil seleksi tinggal mengikuti tahapan uji kelayakan dan kepatutan di DPRD Banten. Target Timsel, KI Provinsi Banten diperkirakan terbentuk Agustus 2010. Biro Humas dan Protokol saat dikepalai Nandi Mulya, juga menargetkan PPID terbentuk tahun ini beriringan dengan terbentuknya KI Provinsi Banten.
Namun kedua target ini terhambat karena Komisi I DPRD Banten menginginkan anggaran uji kelayakan dan kepatutan. Saat ini, Komisi I DPRD Banten telah diberikan anggaran uji kelayakan dan kepatutan Rp 384 juta dari APBD Perubahan 2010, namun belum juga melakukan seleksi. Setelah uji kelayakan dan kepatutan akan terjaring 10 nama calon komisioner yang kemudian ditetapkan 5 orang menjadi anggota KI Provinsi Banten.
Anggota Komisi I DPRD Banten Siti Saidah Silalahi mengatakan, saat ini Komisi I tengah mempersiapkan konsep uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KI Provinsi Banten. “Insya Allah, uji kelayakan dan kepatutan ini akan dilakukan pekan depan. Semua calon anggota akan segera dipanggil,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, saat ini baru tiga daerah yang terbentuk KI yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau. Kata dia, Komisi I telah melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Riau untuk mempelajari proses uji kelayakan dan kepatutan. “Kepulauan Riau memang terhitung cepat membentuk KI, padahal tahapannya lebih awal dari Banten. Meski demikian, kita juga akan segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan ini karena kehadiran KI strategis untuk membuka celah keterbukaan informasi di Banten yang tersumbat,” ujarnya.
Menurut politisi PKS ini, SKPD maupun badan publik tidak perlu apriori atau takut dengan kehadiran KI.
“Kesenjangan persepsi tentang informasi akan diselesaikan dengan baik oleh KI. Saya kira, Gubernur juga mendukung proses keterbukaan informasi di Banten,” ujarnya. (run/yes)

Sumber : http://www.radarbanten.com

LEBAK |

Hal itu menyusul kunjungan sejumlah pejabat Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia (Depkum & HAM) Republik Indonesia, ke KTP Kabupaten Lebak, Rabu (21/10). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka meneliti sekaligus mempelajari adminitrasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Lebak.

Kepala Bidang (Kabid) Pusat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Hak-Hak Sipil dan Politik Depkum & HAM RI, Ismardi Danardono mengatakan kegiatan penelitian tentang implementasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Lebak itu akan digelar hingga kebutuhan penelitian selesai atau maksimal selama 9 hari. 

“KTP Kabupaten Lebak merupakan lembaga yang mengayomi hak masyarakat tentang pemenuhan kebutuhan informasi publik dan muncul sebelum Undang-Undang KIP dibentuk,” kata Ismardi di sela kesibukannya.

Atas dasar itu, lanjut Ismardi tidak berlebihan jika KTP Kabupaten Lebak merupakan bagian dari barometer pembentukan dan pemberlakuan KIP di tingkat pusat atau nasional.

“Bisa dikatakan, KIP itu akan mengadopsi KTP,” ungkapnya.

Diterangkan Ismardi, hasil penelitiannya itu akan menjadi rekomendasi yang akan disampaikan kepada pimpinannya di Jakarta untuk selanjutnya dipelajari dan ditindaklanjuti.

“Materi pokok yang akan kami telusuri adalah tentang kendala, hambatan dan faktor pendukung pemberlakuan atau implementasi KTP di Kabupaten Lebak,” kata Ismardi seraya berharap, KTP itu juga bisa dibentuk ditingkatan Provinsi atau Kabupaten/Kota lainnya.

Sumber : http://www.koranbanten.com/